Bawaslu menyatakan perang terhadap politik uang

Foto: Gatot Aribowo

Lulus Mariyonan, Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora, menyatakan perang terhadap politik uang.

Selasa, 12 Februari 2019 18:36 WIB

BLORA (wartablora.com)—Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora Lulus Mariyonan menegaskan, badan yang diketuainya yang ditugasi untuk mengawasi jalannya pemilihan umum menyatakan perang terhadap politik uang. Perang ini dimaksudkan untuk menghasilan pemilihan umum yang bersih, berintegritas, dan berkualitas, baik proses maupun hasilnya.

Ditemui wartablora.com di ruangannya, Selasa (12/2/2019), Lulus menyatakan pihaknya mewaspadai 3 perilaku calon legislator yang ambisi untuk memenangkan pertarungan memperebutkan kursi, baik di DPRD tingkat kabupaten dan provinsi, maupun di DPR RI.

"Ada 3 yang kami sangat waspadai, yakni: politik uang, kampanye sara (suku, agama, dan ras), serta penyebaran hoax," sebut Lulus.

Dari 3 tersebut, Lulus sangat mewaspadai perilaku politik uang yang akan dilakukan calon dalam meraih suara.

"Terutama di hari tenang, dan jelang pencoblosan," katanya.

Untuk memerangi ini, pihaknya telah menyiapkan hampir 3.300 personil pengawas untuk mengawasi perilaku calon yang hendak membeli suara.

"Di tingkat TPS, kami mengerahkan 2.950 pengawas, dibantu 290 lebih pengawas pemilu tingkat desa di seluruh Kabupaten Blora, disokong 48 pengawas di 16 kecamatan yang ada di Blora," sebutnya.

Untuk menambah kepercayaan diri para personil pengawas, Bawaslu dikatakan Lulus telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di sektor-sektor kepolisian yang memiliki puluhan personil bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban di desa-desa. Masih belum cukup, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan tentara di rayon-rayon militer untuk bintara pembina desa-nya mem-backup personil pengawas Pemilu.

"Kami selalu sampaikan ke pengawas yang ada di kecamatan maupun desa, juga nantinya pengawas TPS jika telah terbentuk, bahwa mereka mengawasi tidak bekerja sendirian. Ada dukungan dan koordinasi dengan kepolisian dan TNI," kata Lulus.

Mencegah sebelum bertindak

Politik uang bukan hal yang tabu dilakukan calon pejabat publik yang hendak memiliki akses kekuasaan melalui lembaga legislatif. Politik uang ini, dikatakan Lulus hampir mustahil dihilangkan 100 persen. Kendati demikian, kata Lulus, bukan lantas seluruh komponen masyarakat berpangku tangan membiarkan budaya transaksi jual-beli suara ini terus berlangsung.

"Menghilangkan 100 persen hampir tidak mungkin, yang bisa kita lakukan meminimalisir dengan jalan mencegah sebelum terjadi. Sebab jika mengandalkan penindakan, ini akan sangat rumit dan makan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ada baiknya, biaya kita kerahkan untuk mencegah maraknya politik uang," jelas Lulus.

Dikatakannya, upaya pencegahan akan dilakukan Bawaslu semaksimal mungkin.

"Mengedepankan pencegahan. Bila masih ada pelanggaran, baru dilakukan penindakan," terangnya.

Pencegahan dilakukan dengan 3 metode: sosialisasi, koordinasi, dan partisipasi.

Untuk sosialisasi, pihaknya telah menyebarkan alat kampanye yang dipasang di berbagai tempat. Sosialisasi juga disampaikan kepada peserta Pemilu, yakni partai-partai politik, untuk meneruskannya ke calon-calon perwakilannya yang maju bertarung di Pileg.

Disebutkannya telah ada 4 partai yang mengundang Bawaslu untuk mensosialisasikan pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk di dalamnya pelanggaran politik uang.

"Yang sudah mengundang (kami) itu PDIP, PKB, Golkar, dan Hanura."

Di caleg-caleg 4 partai tersebut, Bawaslu telah menyampaikan upaya pencegahan adanya pelanggaran kampanye, utamanya politik uang.

"Kami sampaikan aturan kampanye, juga sanksi-sanksi. Kami sampaikan juga, silakan berkampanye seluas-luasnya. Tapi kampanyenya memenuhi syarat, ada aturannya. Ayo maksimalkan 9 metode kampanye yang diatur PKPU (peraturan Komisi Pemilihan Umum). Itu ada 6 metode yang telah diijinkan, ada 3 metode (iklan media, rapat umum, debat) yang diijinkan mulai H minus 21 hari. Ayo maksimalkan 6 metode yang ada, maksimalkan juga 12 item yang diijinkan."

Dua belas item yang dimaksud antara lain pamflet, stiker, pin, alat tulis, pakaian, penutup kepala, juga tempat alat minum.

Partisipasi kawasan, komunitas, dan kampus

Selain sosialisasi dan koordinasi, Bawaslu juga akan menggunakan strategi partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pihak Lulus tengah memunculkan gagasan untuk adanya kawasan anti politik uang. Kawasan ini bisa muncul dari kesadaran masyarakat yang masif di kawasan tertentu, baik tingkat rukun tetangga, rukun warga, hingga desa atau kelurahan.

"Desa Tutup (di Kecamatan Tunjungan) yang akan kita dorong untuk ikrar kesepakatan bersama, yang akan kita dorong lagi untuk ada tanda tangan bersama, dan kalau bisa ada semacam kepala desanya membuat keputusan yang melarang (terima uang pembelian suara), juga kalau bisa membuat perangkat pengawasan desa," kata Lulus.

Harapannya dari Desa Tutup akan bergerak ke desa-desa lain untuk menjadikan kawasan desanya—atau setidaknya di tingkat rukun tetangga (RT) maupun di tingkat rukun warga (RW)—anti atau tolak politik uang.

"Harapannya seperti itu."

Untuk menggugah kesadaran warga secara masif untuk anti politik uang, pihak Bawaslu juga akan mengerahkan tokoh-tokoh agama untuk turut melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.

"Kami akan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, termasuk di dalamnya para penceramah. Kami menyiapkan bahan khutbah Jumat untuk nanti dibawakan oleh khotib-khotib di masjid-masjid. Rencananya 2 Jumat jelang hari H," katanya.

Partisipasi pengawasan oleh masyarakat memang menjadi salah satu strategi Bawaslu untuk menutup celah terjadinya pelanggaran. Komisioner Bawaslu Kabupaten Blora, Sugie Rusyono menambahkan jika pihaknya telah mendorong kampus-kampus yang ada di Blora untuk bisa berperan di pemantau.

"Dari kami mendorong agar masyarakat yang peduli untuk mendaftarkan diri jadi pemantau. Misalnya, kampus. Di Blora kan banyak kampus. Harapannya, (kampus) bisa mendaftarkan diri sebagai pemantau. Dengan adanya pemantau, tingkat partisipasi untuk melaporkan (adanya pelanggaran) akan lebih ada," kata Sugie.

Sayangnya, hingga saat ini disebutkan Sugie belum ada lembaga kampus atau lembaga lainnya yang mendaftarkan diri untuk memfokuskan diri memantau pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Blora.

"Pemantau Pemilu memang harus berbadan hukum, misalnya organisasi mahasiswa. Mereka juga telah paham tentang Pemilu, dan harus mandiri dalam pembiayaan."

Kendati belum bersambut, pihaknya telah mengundang kelompok-kelompok mahasiswa untuk disosialisasi agar terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Strategi di hari tenang dan pemetaan calon

Hari-hari rawan adanya pelanggaran pembelian suara biasanya akan terjadi di masa-masa usai kampanye. Ada 3 hingga 4 hari yang Bawaslu akan mengerahkan kekuatannya untuk melakukan pengawasan secara intensif.

"Di tanggal 14 April kami akan melakukan apel kesiagaan pengawas. Kami pusatkan di Alun-Alun. Kami akan tegaskan kepada semuanya, baik kepada peserta maupun masyarakat. Bahwa Bawaslu siap mengawasi," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Lulus Mariyonan.

Berikutnya akan ada instruksi patroli pengawasan ke jajaran, dari kecamatan, desa, hingga wilayah terkecil di TPS (tempat pemungutan suara).

"Harapannya akan terdeteksi (akan) adanya pelanggaran."

Di Bawaslu sendiri, kata Lulus, telah punya peta titik rawan terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan calon legislatif.

"Kita petakan. Saat ini ada form baru untuk pemetaan itu, yang (pengisiannya) menggunakan basis data periode sebelumnya. Ada peta aktor (caleg) di sana yang berpotensi melakukan pelanggaran, termasuk data pelaku-pelaku yang memungkinkan melakukan pelanggaran. Ini akan kita petakan."

Di TPS-TPS yang telah dipetakan tersebut, personil akan difokuskan di TPS yang dinyatakan berpotensi rawan pelanggaran.

"Akan ada perlakukan khusus ke TPS yang dalam peta berpotensi rawan. Pengawas di kecamatan atau desa bisa kita kerahkan membantu pengawasan di TPS yang rawan (politik uang) tersebut," jelasnya.

Kendati Bawaslu akan memiliki personil pengawasan yang jumlahnya hampir 3.300, Lulus tetap mengharapkan ada partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan. (*)