Menjaga netralitas ASN

Bawaslu Blora klarifikasi Lurah Jetis

Foto: Istimewa

Foto bersama tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Blora nomor urut 3 usai rapat pemenangan.

Selasa, 20 Oktober 2020 23:34 WIB

BLORA (wartaPEMILU)—Aris Widodo, Lurah Jetis di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora datang memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Blora, Selasa lepas tengah hari, 20 Oktober 2020. Aris dilaporkan ikut kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Blora nomor urut 3. Video dan foto yang dijadikan bukti pelaporan menunjukkan ada Aris saat tim rapat tim kampanye pasangan calon tersebut pada hari Minggu, 10 Oktober 2020. Video dan foto ini beredar dan menyebar di media-media sosial, termasuk whatsapp group.

"Soal netralitas ASN ini mudah sekali menanganinya. Hanya saja sejauh mana sanksi-nya, akan kita teliti lebih dalam. Karena netralitas ASN ini masuk dalam pelanggaran lain-lain, sejauh sanksi-nya yang bisa kita lakukan adalah merekomendasikan yang bersangkutan, yakni ASN tersebut ke instansi pemerintah," kata Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora.

Untuk menangani perkara ini Lulus mengatakan, pelaporan perlu menghadirkan saksi-saksi. Memang, kata Lulus, foto dan video bisa menjadi alat bukti. Namun pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk memanggil orang-orang yang ada dalam foto tersebut untuk dijadikan saksi.

"Kami tidak memiliki kapasitas memanggil. Beda sama aparat penegak hukum. Kapasitas kami hanya mengundang. Jadi tidak bisa memaksa orang-orang yang ada dalam foto tersebut untuk bisa dijadikan saksi," tandasnya.

Untuk itu ia memerlukan bantuan dari pihak-pihak pelapor untuk bisa mengomunikasikan dengan orang-orang dalam foto tersebut agar mau menjadi saksi.

"Kami juga berupaya untuk bisa ada saksinya. Tapi kembali lagi kapasitas kami hanya sebatas mengundang. Untuk hadir, kami tidak bisa memaksa," ujarnya.

Dalam foto tersebut, ada lebih 20-an orang yang terambil gambarnya. Semuanya adalah tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Blora nomor urut 3. Sulit untuk menjadikan mereka sebagai saksi.

"Meski demikian kami tetap menjadikan foto dan video sebagai alat bukti. Lebih kuat lagi kalau memang ada saksi. Tapi kami tetap akan menggunakan prosedur dan acuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait untuk memprosesnya," pungkasnya. ***