Desa Tutup deklarasikan diri desa anti suap politik uang

Foto: Ngatono/Bawaslukab Blora

Warga Desa Tutup di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora menandatangani dekralasi anti politik uang, hoax, dan politisasi Sara, Minggu (3/3/2019).

Minggu, 03 Maret 2019 23:55 WIB

BLORA (wartaPEMILU)—Setelah menyatakan perang terhadap politik uang 3 pekan lalu, (Selasa, 12/2/2019)—baca beritanya di sini, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Blora mulai menata pertahanan teritorialnya di Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Minggu malam, 3 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Blora mengumpulkan ratusan warga desa tersebut untuk mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Deklarasi ditandai dengan penandatanganan ratusan warga di atas spanduk berukuran lebar.

Diharapkan, dari Desa Tutup ini pertahanan masif terhadap serangan suap politik uang akan meluas dan diikuti berbagai desa di Kabupaten Blora.

"Ini yang pertama di Blora. Mudah-mudahan menjadi gerakan yang masif di seluruh desa di Blora. Dari Desa Tutup kita akan sebar luaskan ke desa-desa lainnya di Kabupaten Blora," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Lulus Mariyonan yang turut membacakan deklarasi yang diikuti ratusan warga.

Setelah deklarasi, selanjutnya dengan supervisi dari Bawaslu Kabupaten Blora, warga akan membentuk relawan atau satgas yang menjadi garda terdepan dalam memerangi suap pemberian suara di desa tersebut.

"Kami tegaskan, ini tidak seremonial. Kami ingatkan kepada para calon legislatif, terutama di Dapil 5 DPRD Kabupaten Blora, atau calon-calon legislatif DPRD Provinsi ataupun DPR RI, jangan coba-coba menyuap rakyat untuk memberikan suaranya pada anda. Anda akan kami tangkap," tandas Lulus.

Dikatakannya, Bawaslu tegas dalam melawan politik uang. "Sanksinya jelas untuk pelaku politik uang pada pasal 521 dan 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pidana penjara maksimal dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 Juta," tandasnya lagi.

Kepala Desa Tutup Sri Mujiasih di tengah kebanggaannya menyatakan, dengan tidak adanya suap politik uang maka pemberian hak suara dari rakyat pemilih akan lebih murni.

"Saya ingin masyarakat saya menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dengan hati nurani tanpa ada unsur yang lain, seperti politik uang," tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ar Ridwan Desa Tutup, KH Rohmad Ridwan yang turut menjadi salah satu deklarator terdepan menyatakan, penolakan terhadap politik uang yang dilakukan masyarakat di Desa Tutup justru akan membuat warga memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap suaranya.

"Menolak pembelian suara tidak akan membuat kita jatuh miskin," tandasnya.

Deklarasi tolak suap politik uang tersebut dihadiri pula kepolisian dan unsur pemerintahan Kabupaten Blora. (*)